Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN


FAQ

FAQ Kementerian Keuangan

Ditjen Anggaran

No Pertanyaan Jawaban
1 Apakah fungsi DJA ? 1. perumusan kebijakan di bidang penganggaran; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran; 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.
2 Apakah misi DJA ? Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai Misi sebagai berikut : 1.Mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan; 2.Mewujudkan pengeluaran negara dan pengamanan keuangan negara yang efektif dan efisien; 3.Mewujudkan penerimaan negara bukan pajak yang optimal dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat; 4.Mewujudkan norma dan sistem penganggaran yang kredibel, transparan, dan akuntabel; 5.Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya yang berkualitas, efektif dan efisien.
3 Apakah tugas DJA ? Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.
4 Apakah visi DJA Menjadi pengelola anggaran negara yang profesional, kredibel, transparan, dan akuntabel.
5 Dimana alamat kantor Direktur Jenderal Anggaran? dan berapakan nomor telpon kantornya? Gedung "D" (Gedung Sutikno Slamet) Lantai 4 Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Telp. (021) 34357176 (021) 3849315 Fax. (021) 3847157
6 Dimana alamat kantor Direktur Anggaran I? dan berapa nomor telepon kantornya? Gedung "D"(Gedung Sutikno Slamet) Lantai 13 Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Telp. (021) 3506082 intern 8625/8633 Fax. (021) 3521436
7 Dimana alamat kantor Direktur Anggaran II? dan berapa nomor telepon kantornya? Gedung "D" (Gedung Sutikno Slamet) Lantai 13 Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Telp. (021) 3451028 intern 8615 (Bu Dir.)/8612 (ses) Fax. (021) 3450430
8 Dimana alamat kantor Direktur Anggaran III? dan berapa nomor telepon kantornya? Gedung "D" (Gedung Sutikno Slamet) Lantai 11 Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Telp. (021) 345118 intern 8525, tu=8514/8541 Fax. (021) 3452581
9 Dimana alamat kantor Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran? dan berapa nomor telepon kantornya? Gedung "D" (Gedung Sutikno Slamet) Lantai 19
10 Dimana alamat kantor Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak? dan berapa nomor telepon kantornya? Gedung "D" (Gedung Sutikno Slamet) Lantai 16 Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Telp. (021) 3513495 (021) 3449230 ext. 7452/7355 Fax. (021) 3811379
11 Dimana alamat kantor Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara? dan berapa nomor telepon kantornya? Gedung "D" (Gedung Sutikno Slamet) Lantai 18 Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Telp. intern 8890 (021) 3505663 Fax. (021) 3505659
12 Dimana alamat kantor Direktur Sistem Penganggaran? dan berapa nomor telepon kantornya? Gedung "D" (Gedung Sutikno Slamet) Lantai 3 Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Telp. (021) 3868060 intern 8139 (021) 3450951 Fax. (021) 3868061
13 Dimana alamat kantor Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran? dan berapa nomor telepon kantornya? Gedung "D" (Gedung Sutikno Slamet) Lantai 4 Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Telp. (021) 3866117 intern 8152 Fax. (021) 3505118

Ditjen Bea dan Cukai

No Pertanyaan Jawaban
1 Apa dasar hukum Tata Laksana 
di bidang Impor
• UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UlJ Nomor 17 Tahun 2006:
• Kep.Menkeu No. 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep.Menkeu No. 112/KMK.04/2003:
• Kep.DJBC No. KEP- 07/I3C/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang lmpor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-42/8C/2008
2 Apakah barang impor yang sudah
dinyatakan sebagai barang tidak
dikuasai masih dapat diambil oleh
pemiliknya? Jika ya, biaya apa sajakah
yang harus dikelaurkan untuk dapat menyelesaikan barang impor yang
sudah dinyatakan sebagai barang
tidak dikuasai tersebut
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK/.04/2011 barang tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor, diberikan kesempatan untuk diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
Biaya yang harus dikeluarkan oleh importir/pemilik barang untuk dapat menyelesaikan barang tidak dikuasai tersebut adalah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang atas impor barang dimaksud sera sewa gedung selama barang tersebut ditimbun di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
3 Apakah impor barang berupa Equipment Shooting Film dapat diberikan fasilitas
impor sementara, jika, bagaimana isi
surat permohonan untuk mendapatkan fasilitas impor sementara tersebut
dan apa saja syaratnya?
Barang tersebut dimungkinkan untuk diberikan fasilitas impor sementara, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.04/2007 tentang Registrasi Kepabeanan. Untuk mendapatkan izin impor sementara,pemohon harus mengajukan surat permohonan yang minimal memuat :
• Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas, dan perkiraan nilai pabean barang impor sementara;
• Pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara;
• Tujuan penggunaan barang impor sementara; dan
• Jangkawaktu impor sementara Permohonan terasebut paling sedikit harus dilampiri dengan :
a. Dokumen pendukung yang menerangkan bahwa barang tersebut akan diekspor kembali; dan
b. Dokumen identitas pemohon seperti NPWP, surat izin usaha ,dan API//\PIT
4 Apakah importasi buku keagamaan
dari Roma untuk kepentinqan gereja diberikan pembebasan bea masuk ?
Jika ya, bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembebasan tersebut ?
Buku keagamaan dapat diberikan pembebasan bea masuk sepanjang buku tersebut memenuhi criteria sebagai buku ilmu pengetahuan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NO. 103/PMK.04/2007 dan tidak diimpor dalam bahasa Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tersebut, untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor buku ilmu pengetahuan, importir harus mengajukan permohonan pembebasan bea masuk kepada Menteri Keuangan melalui DIrektur Jenderal Bea dan Cukai, dan melampirkan :
1. rincian jenis, judul, jumlah dan perkiraan nilai pabean; dan
2. rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama.
5

Apakah Jalur Mitra Utama itu?

Sesuai Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai No. P-25/BC/2007 yang dimaksud dengan Mitra Utama (MITA) adalah:
I.Importir Jalur Prioritas yang pcnetapannya dilakukan oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jendral, untuk selanjutnya disebut MITA Prioritas: dan
2. Importir yang memenuh i persyaratan dan
ditetapkan sebagai Mitra Utama (non prioritas) dengan keputusan Kcpala Kantor Pabean atas nama Direktur Jendral, untuk sclanj utnya d iscbut M ITA NonPrioritas. Jalur Mitra lJtama (Jalur MITA) terdiri atas :
I. Jalur M ITA Prioritas yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan pengel uaran barang impor oleh Importir Jalur prioritas dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan perneriksaan fisik dan penelitian dokumen; dan
2. Jalur MITA Non Prioritas yaitu mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor oleh lmportir Jalur prioritas dan agar langsung diterbitkan SPP8 tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. kecuali dalam hal:
• importasi komoditi beresiko tinggi
• impor sementara,
• re-impor,
• barang impor dengan penangguhan pembayaran Bea Masuk, atau
• barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, maka diterbitkan SPPB setelah selesainya penelitian dokumen. Saat ini Jalur M ITA hanya ada di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok

 

6

Apakah Kepabeanan?

adalah segala scsuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar serta pemungutan bea masuk dan bea keluar
7 Apakah pemberian pembebasan
bea masuk atas barang pindahan
berlaku bagi semua orang yang
membawa barang pindahannya
dari luar negeri ke Indonesia
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 28/pmk.04/2008, pembebasan bea masuk atas barang pindahan hanya diberikan kepada :
1. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Negara Republik Indonesia dengan kriteria :
- menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan;
- menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dari instansi yang bersangkutan
2. Pelajar, mahasiswa, atau orang yang belajar diluar negeri paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah selesai belajar.
3. Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, berdasarkan perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan surat perjanjian 1 kerja dengan Departemen Luar Negeri.
4. Warga negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara menerus, yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandaskan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.
5. Warga negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan :
- Izin menetap sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara paling singkat 1 (satu) tahun: dan
- Izin kerja sementara dari departemen yang membidangi tenaga kerja yang dibuktikan dengan Kartu lzin Kerja Tenaga Asing Sementara paling singkat 1 (satu) tahun.

 

8 Apakah pengeluaran barang
impor keperluan pribadi setelah
selasai studi beberapa tahun
di luar negeri dapat diberikan
pembebasan bea masuk?
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 28/PMK.04/2008, pembebasan bea masuk atas barang pindahan dapat diberikan kepada :
a. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Po isi Negara Republik Indonesia dengan kriteria :
1) Menjalankan tugas keluar negen paling singkat 1 (satu ) tahun , dengan atau tanpa keluarga yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan keluar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan;
2) Menjalankan tugas belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun ,dengan atau tanpa keluarga , yang dibuktikan dengan surat keteranqan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan.
b. Pelajar, mahasiswa .atau orang yang belajar di luar negeri palinq singkat 1(satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah selesai belajar.
c. Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, berdasarkan perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan surat perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri.
d. Warga Negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.
e. Warga Negara asing yang karena pekerjaannya pindah kedalam daerah pabean Indonesia keluarganya setelah mendapatkan:
1) Izin menetap sementara dari Direktorat Jendral Imigrasi yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara paling singkat 1 (satu) tahun; dan
2) Izin kerja sementara dari departemen yang membidangi te naga kerja yang dibuktikan dengan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sernertara paling singkat 1 (satu) tahun
9 Apakah saya diharuskan memberitahukan jumlah uang tunai yang saya bawa ke Indonesia ? Kewajiban memberitahukan jumlah uang kepada Petugas Pabean Indonesia hanya ditekankan bagi individu ketika mereka membawa masuk atau uang rupiah senilai Rp. 100.000.00 0 atau lebih, atau mata uang asing lainnya bernilai sama.
10 Apakah saya Diperbolehkan membawa binatang, seperti kucing,anjing,burung
atau ikan ke Indonesia?
Pada dasarnya, diperbolehkan untuk membawa binatang dan tumbuhan masuk ke wilayah Indonesia, selama Saudara mendapatkan ijin dari instansi terkait seperti Karantina dan Kementerian Pertanian
11 Apakah Saya Diperbolehkan membawa
Rokok dan Minuman Beralkohol
ke Indonesia ?

 

Setiap orang diperbolehkan membawa rokok dan minuman beralkohol ke Indonesia dalam jumlah terbatas sebagai berikut : Maksimum 200 batang rokok atau 50 batang cerutu atau 200 gram tembakau iris: Maksimum 1 liter minuman eralkohol dan parfum dalam jumlah yang wajar atau batasan jumlah yang telah disebutkan sebelumnya tidak diwajibkan untuk membayar Kewajiban Pabean dan Cukai dan Pungutan Pajak lainnya
12 Apakah yang dimaksud dengan Fasilitas Kepabeanan?

 

Fasilitas Kepabeanan adalah pemberian insentif oleh pemerintah/DJBC berkaitan dengan kegiatan ekspor- impor yang akan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional

 

13 Apakah yang dimaksud dengan Jalur
Prioritas ? Kemudahan apa yang
diperoleh importer penerima
Jalur Prioritas ?
Jalur Prioritas adalah fasilitas yang diberikan kepada importir yang, memenuhi persyaratan yang dilakukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dengan lebih sederhana dan cepat. Persyaratan yang harus dipenuhi importir untuk dapat diterapkan sebagai Importir Prioritas adalah
1. mempunyai reputasi sangat baik yang tercermin dari profil perusahaan;
2. mempunyai bidang usaha (nature of bussiness) yang jelas dan spesifik;
3. tidak pernah menyalahgunakan fasilitas dibidang kepabeanan selama satu tahun terakhir;
4. tidak pernah salah memberitahukan jumlah barang, jenis barang, dan/atau nilai pabean selama satu tahun terakhir:
5. telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak mendapatkan opini disclaimer atau adverse;
6. tidak mempunyai tunggakan utang berupa kekurangan pembayaran Bea Masuk kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
7. mempunyai kemampuan untuk mengajukan pemberitahuan pabean secara langsung. Tanpa perlu mengajukan surat permohonan, Importir Jalur Prioritas mendapat kemudahan berupa :
1. Tidak dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dilakukan terhadap jalur merah dan jalur hijau, kecuali terhadap:
- Barang Impor Sementara:
-Barang Re-Impor:
- Barang yang terkena Nota Hasil Intelejen(NHI):
- Barang tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
2. Pemeriksaan fisik terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam butir {1) dapat dilakukan di gudang importir;
3. Pengeluaran barang impor dapat dilakukan dengan Trucklossing;
4. Penyerahan hardcopy PIB dilakukan paling
lama 5 hari sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPR);
5. Pemberitahuan Pendahuluan (Prenotification);
6. Pembayaran berkala khusus kepada importerproduesn

 

14 Apakah yang dimaksud dengan
PNBP?
PNBP singkatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. yaitu seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan
15 Apakah yang dimaksud dengan
Tempat Penimbunan Berikat?
Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memasarkan dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk
16 Apakah yang dimaksud dengan
Tempat Penimbunan Pabean?
Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Permerintah di Kantor Pabean ) berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan

 

17 Apakah yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Sementara Tempat Penimbunan sementara adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya
18 Bagaimana cara mendapatkan
Update Module PIB?
Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. Per-43/BC/2011 dan PER-44/BC/2011, seluruh pengguna jasa kepabeanan wajib menggunakan Update Modul Pemberitahuan lmpo: Barang (PIB) selambat-Iambatnya tanggal 16 November 2011. Untuk mendapatkan Update Modul PIB tersebut, pengguna jasa dapat melakukan download dari website DBC : www.beacukai.go.id
 
19 Bagaimana ketentuan dan
prosedur pengeluaran barang
bawaan penumpang yang tidak
datang bersamaan dengan
penumpang?
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 88/PMK04/201 0, barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut  atau pelintas batas Ketentuan dan prosedur pengeluaran barang bawaan penumpang yang tak dating bersamaan dengan penumpang adalah sebagai berikut:
•Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang merupakan barang yang telah melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba dan terdaftar sebagai barang Lost and Found;
•Impor barang pribadi penumpang diberitahukan dengan pemberitahuan pabean BC 2.2 (Customs Dec/aration) kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean kedatangan
•Barang pribad: penumpang yang tidak tiba bersama penumpang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan dipungut pajak dalam rangka impor.
•Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang yang rnerupakan barang kena cukai diwajibkan membayar cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak:
a.200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 10) (seratus) gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya dan
b.1 (satu) liter minuman mengandung etil alcohol Atas kelebihan barang kena cukai dari batasan jumlah tersebut akan langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang yang bersangkutan.
•Impor barang pribadi penumpang dapat dilayani tanpa melalui pemenksaan fisik (jalur hijau), namun dapat juga dikenakan pemeriksaan fisik (jalur merah dalam hal membawa barang impor:
a.Berupa hewan, ikan termasuk produk yang berasal dari hewan,ikan dan tumbuhan;
b.Berupa narkotika, psikotropika, obat-obatan, senjata api, senjata anqin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
c.Berupa film sinematografi, pita video berisi rekaman, video laser disc atau piringan hitam; atau
d.Berupa uang dalam Rupiah atau dalam mata uang asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
•Terhadap penumpang yang tidak memenuhi ketentuan impor barang penumpang wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administasi berupa denda sebesar peling sedikit 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar
20 Bagaimana ketentuan registrasi
kepabeanan yang baru ?
Ketentuan baru mengenai registrasi kepabeanan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 63/PMK.04/2011.Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, pengguna jasa wajib melakukan registrasi kepabeanan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral Bea dan Cukai melalui media elektronik (Sistem Aplikasi Regitrasi Kepabeanan) melalui website DJBC atau manual (untuk kantor-kantor tertentu) dengan mengisi formulir isian yang telah ditetapkan dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan registrasi kepabeanan diajukan, pemohon wajib melengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu :
a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;b. Surat Keterangan Oomisili Perusahaan;
c. Angka Pengenal Impor (untuk Importir);
d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Oaftar Perusahaan (TOP) (untuk Eksportir);
e. Surat Izin terkait kegiatan usaha pengangkutan darat / laut / udara (untuk pengangkut).
21 Bagaimana Prosedur Pelayanan
Segera (Rush Handling)?
Untuk mendapatkan pelayanan segera (rush andling) atas barang sebagaimana dimaksud di atas, pemohon (importir) mengajukan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebesar bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola fasilitas/jaminan.
•Barang impor pelayanan segera (rush handling) dapat dikeluarkan dan kawasan pabean sebelum diajukan pemberitahuan pabean impor (PIB/PIBKI, dengan ketentuan telah menyerahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebesar bea masuk, cukai dalam rangka irnpor, dan/atau pajak dalam rangka impor terutang.
•Importir wajib menyerahkanpemberitahuan pabean impor (PIB) dan melunasi bea masuk, dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) hari kerja sejak barang impor dikeluarkan
22 Bagaimana prosedur pengajuan
permohonan pengeluaran barang Impor terlebih dahulu sambil menunggu
keputusan pembebasan bea masuk atas
barang impor tersebut ?
Importir mengajukan surat permohonan kepada kepala kantor pabean dengan menyebutkan alasannya serta melampirkan :
a. Buktil tanda terima permohonan pembebasan bea masuk atas barang yang diimpor;
b. Dokumen pendukung berkaitan dengan barang yang diimpor. Setelah mendapatkan izin pengeluaran barang terlebih mempertaruhkan jaminan, importer dapat mengajukan (Penangguhan) dengan mempertaruhkan jaminan sebesar bea pajak dalam rangka impor yang ditangguhkan.
23 Berapa lama waktu yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan formalitas
kepabeanan jika Saya ingin mengimpor barang ke Indonesia ?
Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dokumen impor untuk dipakai dari menerima Pemberitahuan Pabean sampai penentuan jalur tidak lebih dari 4 jam kerja. Dalam Hal barang tersebut mendapatkan jalur merah, pemeriksaan fisik harus dilaksanakan dalam 12 jam kerja sejak menerima Pemberitahuan Pabean dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang harus diterbitkan dalam 48 jam kerja sejak Penerimaan Pemberitahuan Pabean, diluar kejadian yang tak biasa.
24

Daerah Pabean

adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara
di atasnya. serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonom i Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku lJndang-Undang Kepabeanan. Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai DAERAH IMPOR dan terutang Bea Masuk

 

25 Dimana alamat kantor Direktur
Jenderal Bea dan Cukai?
Dan berapa nomor telepon kantornya?
Gedung Utama Lantai 2 Jl. Achmad Yani/By Pass No. Telp. (021) 489.7511
Fax. (021) 489.7512

Ditjen Pajak

No Pertanyaan Jawaban
1 Ada berapa jenis FP yang bisa dikeluarkan oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk oleh DJP dalam rangka VAT refund fortourist? PKP Toko Retail dapat membuat 3 jenis FP sesuai dengan peruntukannya, yaitu :
1.Atas penyerahan BKP kepada OP pemegang paspor Luar Negeri, maka PKP Toko Retail membuat FP Khusus dengan Kode Transaksi 06 dan Nomor Urut mulai dari 00000001 yang harus memenuhi Pasal 13 ayat (5) UU PPN dengan ketentuan pengisian sesuai pasal 4 ayat (3) pmk-76/pmk.03/2010)
2.Atas penyerahan BKP kepada pembeli yang bukan OP pemegang paspor Luar Negeri, PKP Toko Retail bisa membuat Faktur Pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri sesuai dengan ketentuan PER-58/PJ/2010 dan SE-137/PJ/2010 (berlaku sejak 1 Januari 2011) tentang bentuk dan ukuran formulir serta tata cara pengisian keterangan pada FP bagi PKP Pedagang Eceran (PKP PE)
3. Atas penyerahan BKP kepada pembeli yang bukan OP pemegang paspor Luar Negeri yang ingin mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian BKP dari PKP Toko Retail ini, PKP Toko Retail bisa membuat Faktur Pajak lengkap sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan PER-13/PJ/2010
2 Adakah jangka waktu untuk mengajukan keberatan PBB? Ada, Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
3 Adakah jangka waktu untuk mengajukan permohonan pengurangan PBB? Ada, jangka waktu untuk permohonan pengurangan yang diajukan secara perorangan:
• 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
• 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB;
• 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
• 3 (tiga bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
• 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa;kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tsb tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya
4 Apa perbedaan SPT Masa PPN 1111
DM dan SPT Masa PPN 1111?
Dan sejak kapan penggunaan SPT
Masa 1111 dan 1111 DM ini?
SPT Masa PPN 1111 digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal) sedangkan SPT Masa PPN 1111 DM digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. Berlaku sejak SPT Masa PPN januari 2011
5 Apa saja jenis keputusan keberatan?
dan apa sanksi yang dapat dikenakan
kepada WP terkait dengan keputusan keberatan ?
 

• Keputusan atas keberatan dapat berupa :
1. mengabulkan seluruhnya
2. mengabulkan sebagian (terhadap WP ini akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan);
3. menolak (terhadap WP ini akan diikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan) ;atau
4. menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar (terhadap WP ini akan diikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan) • Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) tidak dikenakan

6 Apa saja jenis-jenis ketetapan pajak? a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang
7 Apa saja syarat pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Orang Pribadi? Bagi Orang Pribadi Warga Negara Indonesia, yaitu Foto Kopi KTP dam mengisi Form Pendaftarn NPWP bagi Orang Pribadi. Bagi Orang Pribadi Warga Negara Asing, yaitu Fotokopi paspor mengisi form pendaftaran NPWP bagi Orang Pribadi
8 Apa saja syarat pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Badan? Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri,yaitu:
• Fotokopi akte pendirian,
• Fotokopi KTP (WNI)/paspor (WNA) salah seorang pimpinan/penanggung jawab badan; dan
• Fotokopi NPWP salah seorang pimpinan/penanggung jawab badan
• serta mengisi form pendaftaran NPWP bagi WP Badan/ Joint Operation Bagi Bentuk Usaha Tetap,yaitu:
• Surat penunjukan dari kantor pusat untuk BUT;
• Fotokopi KTP (WNI)/paspor (WNA) salah seorang pimpinan/penanggung jawab badan; dan
• Fotokopi NPWP salah seorang pimpinan/penanggung jawab badan
• serta mengisi form pendaftaran NPWP bagi WP Badan/ Joint Operation Bagi Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong,yaitu:
• Perjanjian kerjasama/ akte pendirian sebagai JO; dan
• NPWP dan KTP (WNI)/ paspor(WNA) pimpinan/penanggung jawab JO;
• serta mengisi form pendaftaran NPWP bagi WP Badan/ Joint Operation
9 Apa sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak? • Pembayaran atau penyetoran pajak untuk suatu masa pajak , yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
• Atas pembayaran atau penyetoran pajak untuk pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
10 Apa sanksi keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)? Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
• Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
• Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya,
• Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan ,
• Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi

 

 

 

Ditjen Kekayaan Negara

No Pertanyaan Jawaban
1 Apakah penilaian saham BUMN dalam rangka pengelolaan KND termasuk penilaian bisnis? Bagaimana cara penilaiannya? Penilaian saham dalam rangka pengelolaan KND termasuk penilaian bisnis dan saat ini kami sedang menyusun Perdirjen Pedoman Penilaian Saham Dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan
2 Apakah sudah ada format standar proposal KSP dalam rangka penilaian kelayakan bisnis? Saat ini kami sedang menyruusn pedoman penilaian kelayakan bisnis, jadi belum ada format standar proposal KSP
3 Bagaimana prosedur permohonan penilaian benda cagar budaya?

Permohonan penilaian apat diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2009 tentang Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Benda Cagar Budaya.

 

4 Bagaimana prosedur permohonan penilaian sumber daya alam? Permohonan dapat diajukan sesuai dengan ketetuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.06/2010 tentang Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara berupa Sumber Daya Alam
5 Bagaimana prosedur permohonan penilaian terhadap BMD? Permohonan dapat disampaikan kepada KPKNL atau Kanwil DJKN terdeket didaerah anda.
6 Bagaimana prosedur permohonana penilaian terhadap BMN? Permohonan dapat diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian Barang Milik Negara.
7 Bagiamana pembagian kewenangan penilaian pada PMK 98? Pembagian Kewenangan penilaian SDA pada PMK 98 berbeda dengan pembagian kewenangan penilaian BMN yang didasari atas besarnya nilai objek penilaian. PMK 98 mengatur arestasi penilaian berdasarkan lokasi objek penilaian tersebut yaitu :
a.Tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor Pusat berwenang untuk melakukan Penilaian terhadap objek Penilaian yang berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah;
b.Tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor    Wilayah berwenang untuk melakukan penilaian    terhadap ibjek Penilaian yang berada pada lebih   dari 1 (satu) wilayah kerja Kantor Pelayanan; dan c.Tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor    Pelayanan berwenang untuk melakukan Penilaian   terhadap objek Penilaian yang berada pada    wilayah kerjanya
c.Tim Penilai Direktorat Jenderal dari Kantor    Pelayanan berwenang untuk melakukan Penilaian    terhadap objek Penilaian yang berada pada   wilayah kerjanya
8

Berapa lama laporan penilaian dapat diselesaikan?

 

Sesuai prosedur penilaian dapat diselesaikan selama 15 hari kerja untuk penilaian dalam rangka penghapusan dan pemindahtanganan, dan 25 hari kerja untuk penilaian dalam rangka pemanfaatan
9 Dapatkan kegiatan Capacty Building Penilai DJKN diikuti oleh pihak luar? Pada dasarnya kegiatan Capacity Building adalah untuk internal DJKN. Dalam hal pihak luar menghendaki kegiatan serupa, maka dapat mengundang DJKN sebagai narasumber.
10 Dimana alamat kantor Direktur Jenderal Kekayaan Negara? dan berapa nomor telepon kantornya? Gedung PAIK (Gedung Syafrudin Prawiranegara) Lantai 10 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Telp. (021) 3849388
11 Kemana saja permohonan penilaian dapat diajukan? Permohonan penilaian dapat diajukan ke Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau Direktur Penilaian atau Kepala Kanwil DJKN atau Kepala KPKNL sesuai dengan arestsi kewenangan penilaian pada PMK 179/PMK.05/2009 Jo.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.06/2008
12 PMK 98 hanya mengatur objek penilaian sumber daya alam pada 6 (enam) objek yaitu minyak bumi, gas bumi, panas bumi, mineral, batubara, dan hutan bagaimana dengan sumber daya alam yang lain seperti perikanan, perkebunan, sungai, dan kelautan ? Penyusunan PMK 98 telah berkoordinasi dengan Kementerian Sektoral dan PMK 98 hanya mengatur sumber daya alam yang telah jelas terdapat Peraturannya pada kementerian sektoral sebelum terbitnya PMK ini, sedangkan untuk sumber daya alam berupa perkebunan sampai saat ini masih merupakan Domain Publik.
13 PMK 98 pada Pasal 18 angka (3) mensyaraktan Tim Penilai Sumber Daya Alam merupakan penilaian SDA apa bila di KPKNL tersebut tidak terdapat 3 (tiga) orang Penilai internal ? Objek penilaian SDA umumnya sangat Kompleks dan high risk sehingga PMK 98 mensyaratkan Ketua Tim dan Anggota adalah menilai internal DJKN, namun PMK 98 juga mengatur mekanisme bantuan penilaian ke kantor wilayah dan kantor pusat yaitu pada padal 21.

Ditjen Perimbangan Keuangan

No Pertanyaan Jawaban
1

Apa latar belakang Proyek P2D2 diselenggarakan?

 

 

Pemerintah pusat memainkan peran yang sangat
penting dalam proses transfer dana ke pemerintah
daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah sumber pendanaan utama bagai pemerintah daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 21/2009, terdapat beberapa jenis dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pajak dan DBH untuk sumber daya alam dan DBH untuk cukai.
Proses desentralisasi yang secara resmi ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 dan UU No.25/1999, mulai diimplementasikan pada tahun 2001. Kedua UU tersebut telah disempurnakan melalui UU No. 32/2004 untuk tata pemerintahaan daerah dan UU No. 33/2004 untuk perimbangan keuangan. Pada hakikatnya, proses ini memberikan otonomi yang amat luas kepada lebih dari 500 pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota untuk dapat
memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangungan infrastuktur. Dengan ”didekatkannya” pemerintahan kepada rakyat yang memberikan mandat, maka pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini secara umum proses desentralisasi
menunjukan kemajuan positif. Sumber keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota meningkat dengan tajam. Saat ini provinsi/kabupaten/kota mengelola 38 persen dari total pengeluaran publik dan lebih dari 50 persen investasi publik. Namun demikian, pengelolaan dana tersebut bukanlah sesuatu yang  mudah dilaksanakan. Setiap provinsi/kabupaten/kota  mempunyai kapasitas dan kondisi yang berbeda-beda, sehingga cara pengelolaannya berbeda-beda pula.
Beberapa provinsi/kabupaten/kota sudah sangat maju dengan pengelolaan dana daerah khususnya dalam penggunaan DAK. Sementara itu, sejumlah kabupaten lainnya, masih menghadapi berbagai tantangan untuk menggunakan dana DAK dengan baik. Maka untuk membantu mendorong penggunaan DAK dan meningkatkan sistem pelaporan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan provinsi/kabupaten/kota, maka digulirkan Proyek  Pemerintah Daerah Desentralisasi (P2D2)

2

Apa perbedaan antara NPPH
dengan NPHD?

NPPH atau Naskah Perjanjian Penerusan Hibah adalah naskah perjanjian penerusan pinjaman luar negeri sebagai hibah atau penerusan hibah luar negeri antara
Pemerintah c.q. Menteri Keuangan atau kuasanya kepada Kepala Daerah.
NPHD atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari pendapatan APBN antara Pemerintah c.q. Menteri
Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah.

3 Apa prinsip dasar dalam pelaksanaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam? Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)memiliki 2 (dua) prinsip yaitu:
1.By Origin yaitu daerah penghasil akan mendapatkan porsi DBH SDA lebih besar daripada daerah lain dalam satu provinsi yang mendapatkan pemerataan dengan porsi tertentu.
2.Realisasi yaitu penyaluran DBH SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negaranya
4 Apa saja cakupan dana bagi hasil sumber daya alam? Berdasarkan PP 55 Tahun 2005, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari :
1.DBH SDA Perikanan
2.DBH SDA Kehutanan
3.DBH SDA Pertambangan Umum
4.DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi
5.DBH SDA Pertambangan Gas Bumi
6.DBH SDA Pertambangan Panas Bumi
5

Apa saja komponen Proyek P2D2?

Secara umum proyek P2D2 terdiri atas 3 (tiga)komponen, yaitu:
a.Komponen 1: DAK-Reimbursement dan Skema Insentif/Reward.
b.Komponen 2:Penguatan Institusi Pemerintah Pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dukungan Pelaksanaan
c.Komponen 3: Verifikasi Output
6

Apa saja kriteria kegiatan yang bisa dibiayai oleh hibah?

 

a.Kriteria kegiatan hibah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri
-Kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah;
-Kegitaan tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah yang berskala nasional/internasioanal oleh Pemerintah Daerah;
-Kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD; dan/atau
-Kegiatan tertentu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.
b.Kriteria kegiatan hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri
-Kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
-Kegiatan yang diprioritaskan untuk Pemerintah Daerah dengan Kapasitas Fiskal rendah berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
c.Kriteria kegiatan hibah yang bersumber dari hibah luar negeri
-Kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparaturPemerintah Daerah;
-Kegiatan dalam rangka mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan budaya;
-Kegiatan dalam rangka mendukung riset dan teknologi; dan/atau
-Kegiatan dalam rangka bantuan kemanusiaan.
7

Apa sajakah sumber hibah dari Pemerintah?

Hibah dari Pemerintah dapat bersumber dari:
a. Pendapatan APBN
b. Pinjaman Luar Negeri
c. Hibah Luar Negeri.
8

Apa sajakah sumber-sumber hibah kepada Pemerintah Daerah?

 

Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
a. Pemerintah
b. Pemerintah Daerah lain
c. Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri
d. Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.

 

9

Apa yang dimaksud dengan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam ?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2005
tentang Dana Perimbangan Pasal 1 ayat 9 dinyatakan bahwa Dana Bagi Hasil atau biasa disebut DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

10 Apa yang dimaksud dengan hibah daerah? Hibah Daerah adalah bantuan dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang tidak perlu dibayar kembali.
11

Apa yang dimaksud dengan Mofisda?

Mofisda adalah Mobile Fiskal Daerah yang ditujukan untuk memudahkan penyajian data keuangan daerah
12 Apa yang dimaksud Web-based Monitoring System (WBRS) dalam Proyek P2D2? Proyek ini akan memperkuat dan membangun system pelaporan dan monitoring yang berbasis web (Web-Based Reporting System, WBRS) di Kementerian Keuangan dan Kementerian PU. Sistem WBRS ini selanjutnya akan digunakan untuk melaporkan dana transfer yang diterima daerah dari Kementerian Keuangan setiap tahunnya termasuk dana DAK, dan untuk melaporkan pembayaran dan penggunaan dana yang dialokasikan ke daerah. Sistem ini juga akan berfungsi untuk memuat informasi tentang lokasi proyek, GPS, data teknis, kemajuan fisik dari setiap proyek yang didanai DAK, dan dokumentasi (gambar) kemajuan proyek. Data yang ada di dalam WBRS akan memuat alokasi dan informasi transfer dari Kementerian Keuangan, dana pendamping dari pemerintah daerah, tingkat kemajuan proyek, dan informasi tentang pelaporan output; dan BPKP tentang hasil verifikasi dari seluruh proyek. Pengguna WBRS ini adalah Kementerian Keuangan, Kementerian PU, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan instansi lain yang berkepentingan
13 Apabila terdapat sisa DAK pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), apakah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya di luar bidang sebelumnya? Jika sampai pada akhir tahun anggaran terdapat sisa DAK, daerah dapat menggunakan sisa DAK tersebut untuk membiayai kegiatan pada bidang yang sama pada tahun berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya/tahun anggaran berjalan.

Sekretariat Jenderal

No Pertanyaan Jawaban
1 Dimana alamat kantor Menteri Keuangan R.I? dan berapa nomor telepon kantornya? Gedung E (Gedung Juanda 1) Lantai 3 Jl. Dr.Wahidin Raya No. 1 Telp. (021) 381.4324 (021) 344.9230 ext. 6000, 6100 Fax. (021) 3500842 TU Menteri intern . 6187/ 6186
2

Apa itu e-Procurement?

proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
3

Tujuan e-Procurement

Untuk menciptakan transparansi, efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa melalui media elektronik antara panitia dan penyedia jasa
4

Manfaat e-Procurement

a. Mengurangi kontak fisik yang dapat menimbulkan risiko KKN baik antar Penyedia, maupun antar Penyedia dan PPK/Panitia;
b. Membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa, serta masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat;
c. Menghemat biaya operasional pengadaan baik dari sisi panitia maupun penyedia;
d. Meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan
5 Apa itu LPSE Kementerian Keuangan? Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan adalah suatu unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik pada instansi vertikal di lingkungan kementerian keuangan, dan intansi/lembaga lainnya yang telah mengadakan perjanjian kerja sama yang tertuang dalam nota kesepahaman (MOU) Jenis-Jenis Layanan Pelayanan e-Procurement yang diberikan meliputi :
1. Pelayanan Hepldesk
2. Pelayanan Verifikasi Calon Penyedia
3. Pelayanan Pembentukan Admin Agency pada Kementerian/Lembaga
4. Pelayanan Pelatihan e-Procurement
5. Pelayanan Bidding Room
6. Unit Layanan e-Procurement di Daerah
6

Mitra Investasi PIP

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum (BLU) Lainnya, Sektor Swasta, dan Lembaga Keuangan Internasional.
7 Siapakah yang melaksanakan kewenangan pengelolaan investasi pemerintah ? Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan regulasi, supervisi, dan operasional
8 Kapan berakhirnya hak pensiun pegawai? Sesuai pasal 14 UU No.11/1969, hak pension pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia
9 Bisakah diberikan pembatalan pensiun pegawai? Pembayaran pensiun pegawai dihentikan dan surat keputusan tentang pemberhentian pension pegawai dibatalkan, apabila penerima pension pegawai diangkat kembali menjadi pegawai negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut Undang-undang atau peraturan yang sesuai dengan Pasal 15 UU. No.11/1969.
10 Bagaimana proses menjadi akuntan publik dan Bagaimana Persyaratan Permohonan Izin Pembukaan Cabang KAP ? http://www.setjen.kemenkeu.go.id/content/akuntan.html
12 Bagaimana permohonan izin akuntan publik ? Akuntan mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Pusat dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan;
2. memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang diselenggarakan oleh IAPI;
3. dalam hal tanggal kelulusan USAP sebagaimana dimaksud pada huruf b telah melewati masa 2 (dua) tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 (enam puluh) Satuan Kredit PPL (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
4. berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP;
5. berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. memiliki Nomor Poko Wajib Pajak (NPWP);
7. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik;
8. membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan Lampiran I sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
14 Bagaimana proses menjadi penilai publik
dan Bagaimana Permohonan Izin Kantor
Jasa Penilai Publik (KJPP)

http://www.setjen.kemenkeu.go.id/content/penilai.html

15 Bagaimana dengan Permohonan Izin Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan bentuk persekutuan? Untuk KJPP berbentuk persekutuan, memiliki perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaries yang paling sedikit memuat :
1.pihak-pihak yang melakukan persekutuan; 2.alamat para rekan;
3.bentuk badan usaha persekutuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan

Inspektorat Jenderal

o Pertanyaan Jawaban
1 Ada berapa unit eselon II
di Itjen Kemenkeu ?
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II ;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat V;
7. Inspektorat VI;
8. Inspektorat VII; dan
9. Inspektorat Sidang Investigasi
2 Apa itu Aparat pengawas Internal Pemerintah (APIP) ?Apakah Itjen  Kemenkeu termasuk APIP ? Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah unit organisasi di lingkunganPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departernen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya. ItjenKemenkeu merupakan APIP untuk melakukan pengawasan pada unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan

 

3 Apa itu Audit Investigasi? Audit investigasi merupakan upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui dan mengungkap kebenaran sebuah fakta mengenai ada tidaknya penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang
4 Apa itu Audit Manajemen Risiko? Pengetahuan dan keterampilan tentang penelaahan yang sistematis terhadap aktifitas proses manajemen risiko suatu organisasi (sejak penetapan konteks, identifikasi, evaluasi, analisis dan rriitigasi risiko) dalam hubungannya dengan tujuan tertentu untuk menilai aktifitas manajemen risiko, memberikan saran perbaikan mitigasi risiko kepada organisasi dan tindakan lebih lanjut
5 Apa itu Audit TIK (IT Audit) ? Pengetahuan dan Keterampilan tentang metode pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan bahwa system pengendalian intern telah memadai, manusia yang terkait dengan pemanfaatan TIK telah digunakan secara efisien dan efektif dalam pencapaian dan aplikasi, informasi, infrastruktur, serta sumber daya tujuan organisasi
6 Apa itu audit?
 
Audit (pemeriksaan) merupakan suatu proses sistematis mengenai pengumpulan dan penilaian bukti secara objektif yang berkenaan dengan asersi mengenai tindakan-tindakan dan kejadian -kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan
7 Apa itu Control Self Assessment (CSA)? Pengetahuan dan keterampilan atas metode yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian intern yang dilaksanakan secara mandiri dalam rangka mencapai tujuan organisasi
8 Apa itu Jabatan Fungsional Auditor? Jabatan Fungsional Auditor adalah jenis jabatan fungsional pada pegawai negeri di Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri. Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dibentuk dengan tujuan untuk menjamin pembinaan profesi dan karier, kepangkatan dan jabatan bagi PNS yang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah
9 Apa itu Metodologi dan Teknik Audit? Pengetahuan dan Keterampilan tentang prosedur dan cara untuk memperoleh bukti-bukti audit
10 Apa itu pengendalian intern ? Pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku
11 Apa itu penyimpangan (fraud)? Secara umum, Fraud (kecurangan) merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompok yang merugikan pihak lain. Seperti pencurian, penggelapan, suap, korupsi.
12 Apa itu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ? Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindaka dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
13 Apa saja jenis-jenis audit? Pemeriksaan (audit) dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:
1.Pemeriksaan keuangan (financial Audit)-Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Itjen Kemenkeu tidak melaksanakan financial audit karena merupakan unit internal audit.
2.Pemeriksaan kinerja (operasional audit / performance audit)-Audit atas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk mengukur aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas terhadap kegiatan/program dalamsuatu unit organisasi.
3.Pemeriksaan dengan tujuan tertentu Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan khusus, dengan tujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan (di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja), pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.
14 Apa saja tahapan audit yang dilakukan Itjen Kemenkeu ? Tahapan audit yang dilakukan umumnya terdiri dari tiga tahap, yaitu :
1.Perencanaan audit,
2.Pelaksanaan audit, dan
3.Pelaporan audit
15 Apa yang menjadi visi Itjen Kemenkeu ? Menjadi unit audit internal terbaik yang profesional dan berintegritas untuk mendukung terwujudnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian Keuangan
16 Apakah Itjen Kemenkeu
mempunyai unit vertikal
di wilayah provinsi ?
Itjen Kemenkeu tidak mempunyai unit vertikal di wilayah propinsi manapun. Kantor Itjen Kemenkeu hanya ada di Jakarta
17 Bagaimana cara melapor
pengaduan ke Inspektorat
Bidang Investigasi ?
Saluran Pengaduan Inspektorat Bidang Investigasi:
Telepon : (021) 345-4236
Fax :(021) 352-3252
SMS:0815-99-6666-2
Surat : Gedung Djuanda II, Lt. 6 JI. Dr. Wahidin NO.1 Jakarta
18 Bagaimana menghubungi
Itjen Kemenkeu ?
Masyarakat dapat menghubungi Itjen Kemenkeu melalui : telepon (021 )-381 0162, Faksimile (021) 3440907
19 Dimana alamat kantor
Inspektur Jenderal?
Gedung Juanda II Lantai 4 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Telp. (021) 345.6546 atau (021) 3449230 ext.6555 Fax. (021) 384.7442
20 Kepada siapa Itjen
Kemenkeu melaporkan
hasil kerjanya ?

Itjen Kemenkeu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia

21 Unit apa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ? Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan intern di Iingkungan Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal
22 Unit-unit apa saja yang diawasi Itjen Kemenkeu ? Itjen Kemenkeu mengawasi unit-unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun tugas masing-masing Inspektorat adalah sebagai berikut :
1.Inspektorat I mengawasi Direktorat JenderalPajak (DJP)
2.Inspektorat II mengawasi Direktorat Jenderal Sea dan Cukai(DJBC)
3.Inspektorat III mengawasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU)
4.Inspektorat IV mengawasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan BadanKebijakan Fiskal (BKF)
5.Inspektorat V mengawasi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
6.Inspektorat VI mengawasi Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sertaBadan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)
7.Inspektorat VII mengawasi Inspektorat Jenderal Kemenkeu
8.Inspektur Bidang Investigasi melakukan audit investigasi terhadap pegawaidi seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan

 

 

Ditjen Pengelolaan Utang

No Pertanyaan Jawaban
1 Apa dasar hukum penerbitan Obligasi Negara Ritel? 1.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
2.Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana beserta perubahannya.
2 Apa dasar hukum penerbitan Surat Utang Negara?

Surat Utang Negara (SUN) dan pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 memberi kepastian bahwa:
•Penerbitan SUN hanya untuk tujuan-tujuan tertentu;
•Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok  SUNyang jatuh tempo;
•Jumlah SUN yang akan diterbitkan setiap tahun anggaran harus memperoleh persetujuan DPRdan dikonsultasikan
•terlebih dahulu dengan Bank Indonesia;
•Perdagangan SUN diatur dan diawasi oleh instansi berwenang;•Memberikan sanksi hukum yang berat dan jelas terhadap penerbitan oleh pihak yang tidak berwenang dan atau Selain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002,berbagai peraturan pelaksanaan pun telah diterbitkan untuk mendukung pengelolaan SUN,antara lain:
•Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.Ol/2003 tentang Penunjukan Bank Indonesia sebagai Agen untuk melaksanakan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
•Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana.
•Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan SUN dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2009.
•Peraturan-peraturan lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang meliputi Peraturan Bank Indonesia atau PBI dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI), terkait dengan peran Bank Indonesia sebagai agen lelang, registrasi, kliring, setelmen SUN dan central register.

3 Apa manfaat dan keuntungan berinvestasi pada ORI?

•Aman dan terjamin karena pembayaran kupon dan pokoknya dijamin oleh Undang-undang.
•Memberikan keuntungan yang menarik karena  kupon yang lebih tinggi dari suku bunga bank  (dipasar perdana) dan adanya potensi capital gain dipasar sekunder.
•Prosedur pembelian dan penjualan yang mudah dan transparan.
•Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder sesuai dengan harga pasar.
•Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam Pembangunan Nasional.
•Pembayaran kupon dan pokok dilakukan tepat waktu dan secara online ke dalam rekening tabungan investor

4 Apa manfaat penerbitan Surat Utang Negara? Sebagai Instrumen Fiskal :
Penerbitan SUN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal;
Sebagai Instrumen Investasi :
Menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolio guna memperkecil risiko investasi. Selain itu, investor SUN memiliki potential capital gain dalam transaksi perdangan di pasar sekunder SUN tersebut. Potential capital gain ialah potensi keuntungan akibat lebih besarnya harga jual obligasi dibandingkan harga belinya;
Sebagai Instrumen Pasar Keuangan :
Surat Utang Negara dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat dijadikan acuan (benchmark) bagi penentuan nilai insturmen keuangan lainnya.
5 Apa risiko berinvestasi pada ORI? Pada prinsipnya investasi pada ORI adalah investasi yang ebbas tyerhadap risiko gagal bayar yaitu kegagalan Pemerintah untuk membayar kupon dan pokok kepada Investor. Namun pada transaksi di Pasar Sekunder dimungkinkan adanya risiko pasar berupa capital loss akibat harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga beli, dimana risiko tersebut dapat dihindari dengan tidak menjual obligasi negara yang dimiliki sampai dengan jatuh tempo
6 Apa saja jenis dan bentuk Surat Utang Negara?

Secara umum jenis SUN dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Surat Perbendaharaan Negara (SPN),yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Di beberapa negara SPNlebih dikenal dengan sebutan T-Bills atau Treasury Bills.
2. Obligasi Negara (ON), yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan baik dengan kupon atau tanpa kupon. Obligasi Negara dengan kupon memiliki jadwal pembayaran kupon yang periodik (tiga bulan sekali atau enam bulan sekali). Sementara ON tanpa kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon, dijual pada harga diskon dan pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh tempo.
Berdasarkan tingkat kuponnya IB dapat dibedakan menjadi (1) Obligasi Berbunga Tetap, yaitu obligasi dengan tingkat bunga tetap setiap periodenya (atau Fixed rate Bonds) dan (2) Obligasi Berbunga Mengambang, yaitu obligasi dengan tingkat bunga mengambang (atau Variable Rate Bonds) yang ditentukan berdasarkan suatu acuan tertentu seperti tingkat SPN 3 bulan.
Obligasi Negara juga dapat dibedakan berdasarkan denomasi mata uangnya (Rupiah ataupun Valuta Asing). Surat Utang Negara dapat diterbitkan dalam bentuk warkat (scropless). Surat Utang Negara yang saat ini beredar, diterbitkan dalam bentuk  tanpa warkat. Surat Utang Negara dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan atau yang tidak dapat diperdagangkan

7 Apa saja utang yang dikelola oleh Pemerintah Pusat Indonesia? Utang yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang adalah:
a.Surat Berharga Negara:
-Surat Utang Negara terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara (ORI, penjualan Obligasi Negara secara lelang di pasar perdana, penerbitan SUN dalam Valas di Pasar Perdana Internasional (Global Bonds);
-Surat Berharga Syariah Negara/Sukuk Negara terdiri dari Sukuk Negara Ritel, Sukuk Dana HajiIndonesia, penjualan SBSNsecara lelang di pasar perdana, SBSN dalam valas di pasar internasional (belum dilakukan;
b.Pinjaman Luar Negeri
-Pinjaman Program, Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan Policy Matrix pada program tertentu misalnya pada bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, Iingkungan hidup dan infrastruktur -Pinjaman Kegiatan (Pinjaman proyek) Untuk pembiayaan kegiatan Kementerian dan Lembaga (K/L) seperti proyek infrastruktur diberbagai sektor dan proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan, pengadaan alutsista/alutpolri dan lain-lain;
c.Pinjaman Dalam Negeri
-Berasal dari BUMN, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Daerah
-Untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri dan pembangunan  infrastruktur untuk pelayanan umum, dan kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan
8 Apa saja yang termasuk ke dalam kategori Obligasi Lama?

a.3% Obligasi Republik Indonesia 1950
b.6% Obligasi Berhadiah 1959
c.3.5% Obligasi Konsolidasi 1959
d.6% Obligasi Pembangunan 1964

9 Apa sajakah persyaratan jika ingin berinvestasi pada ORI?

•Individu atau orang perseorangan Warga Negara
Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
•Investasi minimum Rp5.000.000,
-(lima juta rupiah) dan kelipatan Rp5.000.000, -(lima juta rupiah).
•Mempunyai rekening tabungan di salah satu bank umum dan rekening surat berharga di salah satu sub-registry.

10 Apa tujuan penerbitan ORI?

Tujuan penerbitan ORI adalah untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara dan memperluas basis investor

11 Apa tujuan penerbitan Surat Utang Negara?

Tujuan dari penerbitan SUN ialah untuk:
(1) membiayai defisit APBN, (2) menutup kekurangan kas jangka pendek, dan (3) mengelola portofolio utang negara. Pemerintah pusat berwenang menerbitkan SUN setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka pengesahan APBN dan setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Atas penerbitan tersebut, Pemerintah berkewajiban membayar bunga dan pokok pada saat jatuh tempo. Dana untuk pembayaran bunga dan pokok SUN disediakan di dalam APBN

12 Apa tujuan pengadaan utang?

a. Menutup defisit APBN;
b. Menutup kekurangan kas jangka pendek (cash mismatch);
c. Membiayai investasi sektor public;
d.Mengelola portofolio utang pemerintah;
e. Membiayai pengeluaran pembiayaan

13 Apa yang dimaksud dengan Kredit Ekspor Pinjaman Kredit Ekspor (KE) pada dasarnya merupakan pinjaman yang bersifat komersial digunakan untuk pengadaan barang modal yang belum bisa dipasok dari dalam negeri. Pada umumnya pinjaman yang berasal dari Kredit Eksport dimanfaatkan untuk pembiayaan pengadaan barang untuk TNI dan POLRI, yang sumber pembiayaannya tidak bisa diperoleh dari pinjaman multilateral dan bilateral. Selain itu beberapa BUMN juga memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini misalnya PT PLN

BPPK

No Pertanyaan Jawaban
1

Apa itu BPPK?

BPPK adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang merupakan unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
BPPK terdiri dan Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Bea den Cukai, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Pusdiklat Keuangan Umum dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
2 Apa saja unit diklat yang ada
di BPPK? (unit daerah)

 

a)Balai Diklat Keuangan Medan
b)Balai Diklat Keuangan Palembang
c)Balai Diklat Keuangan Yogyakarta
d)Balai Diklat Keuangan Malang
e)Balai DiklatKeuangan Balikpapan
f)Balai Diklat Keuangan Makassar
g)Balai Diklat Keuangan Cimahi
h)Balai Diklat Keuangan Manado
i)Balai Diklat Keuangan Pekanbaru
j)Balai Diklat Keuangan Denpasar
k)Balai Diklat Keuangan Pontianak
l)Balai Diklat Kepemimpinan Mageleng
3 Apa saja unit diklat yang ada
di BPPK? (unit pusat)
1)Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia
2)Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
3)Pusdiklat Pajak
4)Pusdiklat Bea dan Cukai
5)Pusdiklat Keuangan Umum
6)Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan  Keuangan
4

Apa tugas dan fungsi BPPK?

Berdasarkan PMK No. 184/PMK.01/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian keuangan, BPPK mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPK menyelenggarakan fungsi:
a.Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan    program pendidikan dan pelatihan dibidang    keuangan negara;
b.Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara;
c.Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan  pelaksanaan pendidikan dan pelatihandi bidang    keuangan negara; dan
d.Pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

 

5 Apakah di BPPK terdapat
fasilitas perpustakaan digital?
Ya. di BPPK terdapat fasilitas Easylib BPPK. Easylib BPPK adalah aplikasi perpustakaan digital yang dilengkapi dengan katalog online (online public access catalog) sekaligus merupakan media online yang menampilkan karya tulis dalam format digital yang dapat diunduh secara mudah. Anda dapat mengakses Easylib BPPK di alamat http://www.bppk.depkeu.go.id/Easylib.
6 Apakah diklat BPPK khusus diselenggarakan bagi pegawai Kementerian Keuangan ? Pengguna utama dari BPPK adalah pegawai Kementerian Keuangan, namun tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan unit di luar Kementerian Keuangan dengan program diklat kerjasama dangan mitra kerjasama sesuai aturan dalam PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
7 Bagaimana cara download
jurnal BPPK?
Jurnal BPPK dapat di unduh melalui Easylib BPPK, namun sebelum Anda melakukan pengunduhan, Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu
8 Bagaimana cara mengirimkan
artikel di Easylib BPPK?
Anda dapat mengirimkan artikel di perpustakaan digital Easylib BPPK dengan cara: mengirimkan artikel ilmiah populer ke alamat email easylibbppk@gmail.com.
Untuk informasi lebihlanjut silahkan klik alamat Easylib.

 

9 Bagaimana cara saya menemukan
diklat yang saya cari ?
Anda dapat melihat diklat terkini melalui calendar diklat pada website Pusdiklat terkait dengan memilih unit organisasi pada menu kiri atas Serambi BPPK. Setelah Anda menemukan Pusdiklat terkait, Anda dapat melihat menu kalendar diklat di masing-masing Pusdiklat
10 Berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 137fKMK.01/2001 tanggal 21 Maret 2001 diklat yang diselenggarakan
oleh BPPK
dapat dikelompokkan dalam :
1.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Diklat Prajabatan) adalah pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasankebangsaan, kepribadian,    dan etika PNS disamping pengetahuan dasar    tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan    negara, bidang tugas dan budaya organisasinya    agar mampu melaksanakan tugas dan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan calon PNS menjadi PNS
2.Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan adalah pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
3.Pendidikan Tinggi Kedinasan terdiri dari pendidikan Program Diploma Keuangan I, III dan IV (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara/STAN), Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana
11 Diklat apa saja yang diselenggarakan BPPK? Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam rangka mencapai salah satu misi Kementerian Keuangan yaitu peningkatansumber daya manusia Kamenterian Keuangan yang sejalan dengan visi BPPK yaitu menjadi pusat unggulan bertaraf internasional dalam menghasilkan manusia yang profesional di bidang Keuangan Negara, maka dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya BPPK mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nemor 137fKMK.01/2001 tanggal 21 Maret 2001 tentang Pols pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Keuangan serta Keputusan Kepala BPPK Nomor Kap-1/BP/2001 tanggal 2 Januari 2001 tentang Visi, Misi, dan Strategi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
12 Diklat Dalam Jabatan terdiri
atas :
a)Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai  persyaratan kompetensi  kepemimpinan aparatur    negara yang sesuai dengan jabatan struktural   tertentu yang dilaksanakan secara berjenjang    untuk memberikan penanaman kesamaan pola    pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki   wawasan, pengetahuan yang komprehensif serta   semangat pengabdian yang berorientasi kepada   pelayanan prima dan pengembangan partisipasi   masyarakat;
b)Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai   persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis   dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing   secara berjenjang untuk memberikan pengetahuan keahlian dan atau keterampilan fungsional tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.
c)Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai   persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan    untuk pelaksanaan tugas PNS serta dapat dilakukan secara berjenjang yang ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
d)Diklat Ujian Dinas (DUD) adalah suatu pendidikan dan pelatihan yang memberikan kompetensi dalam rangka kenaikan pangkat dalam golongan yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan dalam peraturen kepegawaian yang berlaku.
e)Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat   adalah suatu pendidikan dan pelatihan yang    memberikan kompetensi dalam rangka kenaikan    pangkat sesuai ijazah pendidikan formal yang   dimilikinya.
f)Diklat penyegaran dilaksanakan dalam rangka    meningkatkan pengetahuan dan keterampilan    pegawai sehubungan dengan perkembangan    kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi

 

13 Dimana alamat kantor Badan Pendidikan danPelatihan Keuangan? Berapa nomor telepon dan faximile kantornya? Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru–Jakarta Selatan Telp. (021) 724.4873 (021) 7394666 ext. 251 Fax. (021) 724.4912