Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Artikel dan Opini

Konsisten, Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan Menggunakan Omnibus

Ditayangkan : 29/03/2021 15:04:20

Tanggal 2 November 2020, terobosan besar di bidang hukum di Indonesia lahir dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) melalui skema omnibus law. Dalam UU CK diatur bahwa seluruh aturan pelaksanaannya diundangkan paling lambat dalam 3 (tiga) bulan, yakni tanggal 2 Februari 2021. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan UU CK pun akhirnya diundangkan, termasuk PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (PP 9/2021). ...

Selengkapnya

Meningkatkan Ekspor Melalui “Export Assistance”

Ditayangkan : 29/03/2021 14:59:47

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah Indonesia yang disebut sebagai daerah pabean. Secara yuridis, barang dianggap telah diekspor jika telah diangkut ke sarana pengangkut yang akan berangkat keluar negeri. Definisi yuridis ini penting untuk memberikan kepastian dalam proses pelayanan dan pengawasan dalam kegiatan ekspor. Berbanding terbalik dengan ekspor, kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean disebut dengan impor. ...

Selengkapnya

Signifikansi Penyaluran DAK Fisik

Ditayangkan : 23/03/2021 15:30:13

Dalam struktur APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu jenis Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang termasuk dalam pos Dana Perimbangan. DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, seperti kesehatan, pendidikan dan infastruktur ekonomi berkelanjutan. Fungsi DAK Fisik adalah untuk mengatasi ketimpangan ketersediaan infrastruktur dan layanan publik antar daerah, pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan publik daerah serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik, seperti penguatan intervensi stunting, pembangunan dan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum, penyediaan perumahan di permukiman kumuh dan penanganan rumah kumuh terintegrasi dan pembangunan gedung puskesmas. ...

Selengkapnya

Apakah Jatuh Tempo Pelaporan SPT Perlu Diperpanjang?

Ditayangkan : 23/03/2021 15:20:27

Untuk mengurangi dampak negatif pandemi pada sisi ekonomi, sejak bulan Maret 2020, pemerintah telah memberikan stimulus fiskal guna mendorong kegiatan ekonomi. Salah satu stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah adalah insentif perpajakan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2021, pemerintah memberikan enam insentif pajak sebagai upaya untuk mendorong kegiatan ekonomi sebagai berikut. ...

Selengkapnya


  1. 1
  2. 2
  3. ...
  4. 88
  5. 89