Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

Belanja APBN 2018 yang Kredibel

Merujuk data pemerintah, hingga 30 Juni 2017 realisasi belanja APBN mencapai 42,9% dari target sebesar Rp2.080,5 triliun. Jika dibandingkan realisasi periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, pencapaian tersebut relatif membaik. Kondisi ini tak lepas dari berbagai perbaikan setiap tahun yang langsung dipimpin oleh Presiden. Dalam instruksinya, Presiden mengingatkan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mempercepat proses tender belanja, khususnya terkait kegiatan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.

Presiden kemudian menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Regulasi tersebut secara spesifik ditujukan untuk mengurangi berbagai hambatan baik administrasi dan birokrasi yang sering kali menjadi penyakit laten penghambat penyerapan. Dampaknya, sejumlah Kementerian/Lembaga sudah menyerap belanja fisik di awal tahun. Artinya, mekanisme pekerjaan yang sering tumpang tindih di akhir tahun dapat dikurangi.

Di saat bersamaan, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan 16 Agustus 2017 serta pengantar Nota Keuangan 2018. Pendapatan negara dipatok sebesar Rp1.878,4 trilun lebih tinggi dibanding 2017 sekitar Ro1.736,1 triliun. Belanja negara ditargetkan mencapai Rp2.204,4 triliun naik dibandingkan alokasi 2017 sekitar Rp2.098,9 triliun. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan pentingnya kekuatan anggaran yang kredibel dalam memerangi berbagai permasalahan dan tantangan ke depan. Aspek berikutnya yakni efisiensi, ketepatan sasaran, anggaran transparan serta didukung dengan birokrasi yang bersih dan melayani menjadi prasyarat dasar yang menjamin kredibilitas tersebut.

Kebijakan kredibel

Dalam Rancangan APBN (R-APBN) 2018, Kemen PUPR kembali menjadi penerima anggaran terbesar Rp196,9 triliun, lalu Kemenhan sebesar Rp105,7 triliun dan Kemenag sebesar Rp62,2 triliun. Selanjutnya, Kemenkes sebesar Rp59,1 triliun, Kemenhub Rp48,2 triliun, Kemenkeu Rp45,7 triliun, Kemenristek Rp41,3 triliun dan Kemendikbud Rp40,1 triliun. Terhadap alokasi belanja K/L tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan peningkatan kualitas belanja melalu penerusan percepatan lelang dini, perbaikan perencanaan penganggaran, monitoring secara konsisten, penajaman prioritas, efisiensi belanja barang serta pemanfaatan teknologi informasi.

Secara tematik, ada lima kelompok yang disasar dengan alokasi belanja pemerintah. Kelompok kemiskinan dan kesenjangan, program perlindungan sosial keluarga harapan (PKH) naik dari 6 juta menjadi 10 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM), perluasan bantuan pangan non tunai, pelayanan kesehatan sebesar 92,4 juta jiwa dan pendidikan program Indonesia pintar 19,7 juta siswa melalui program bidik misi. Kelompok infrastruktur dilakukan pembangunan jalan sepanjang 856 km, pembangunan irigasi 781 km, upaya meningkatkan rasio elektrifikasi 95,15% serta pembangunan perumahan 7.062 unit.

Kelompok sektor unggulan, dikembangkan sektor pertanian melalui peningkatan produksi pangan dan sarana prasarana, pengembangan destinasi pariwisata dan peningkatan sektor perikanan melalui bantuan kapal nelayan untuk meningkatkan daya saing produk olahan perikanan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dari sisi aparatur negara dan pelayanan masyarakat, diarahkan melalui peningkatan reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan, kenaikan uang lauk pauk TNI/Polri dan perbaikan merit sistem dan reformasi program pensiun. Terakhir, kelompok pertahanan keamanan dan demokrasi dengan pencapaian MEF tahap 2 yang akan menjaga keamanan dan ketertiban dari dalam maupun serangan dari luar khususnya menjaga iklim kondusif menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Pada komponen subsidi, pemerintah mereformasi seluruh kebijakan terkait subsidi energi dan subsidi non-energi. Untuk subsidi BBM & LPG, pemerintah mencoba memperbaiki mekanisme penyaluran dan melakukan subsidi tertutup untuk LPG 3 kg. Subsidi listrik sudah dijalankan lebih awal melalui rasionalisasi sebagian pelanggan 900 VA. Subsidi pangan dijangkau dengan sinergi antara subsidi rastra dengan BNPT sementara subsidi pupuk disempurnakan data peneriman dengan NIK.

Pemerintah tetap menjaga komitmen alokasi pendidikan 20% APBN/APBD. Alokasi belanja pusat untuk pendidikan sekitar Rp146,6 triliun, melalui Transfer ke Daerah sebesar Rp279,3 triliun sedangkan pembiayaan mencapai Rp15,0 triliun. Sasaran target yang hendak dicapai terdiri dari 19,7 juta siswa untuk Program Indonesia Pintar, 262 ribu sekolah melalui Program BOS, 401 ribu siswa Beasiswa Bidik Misi, pembangunan/rehabilitasi ruang kelas 61,2 ribu dan tunjangan profesi guru meliputi non-PNAS, PNS dan PNSD.

Anggaran kesehatan juga dijaga sebesar 5% dengan rincian Rp80,7 triliun APBN dan Rp29,5 triliun APBD. Sasaran target yang hendak dicapai 92,4 juta jiwa melalui Program Indonesia Sehat, kesertaan KB melalui peningkatan akses kualitas pelayanan KB pada 1,8 juta orang, imunisasi anak usia 0-11 bulan sebesar 92,5%, penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas di 49 RS/Balkes, sertifikasi obat dan makanan 74 ribu serta penangan malaria dan HIV. Beberapa indikator yang ditetapkan untuk pendidikan terdiri dari APK pendidikan menengah (88,1) sementara APM pendidikan menengah (63,4). Untuk indikator kesehatan, stunting (29,6%), persalinan di fasilitas kesehatan (81%) serta ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas (83%).     

Dengan keseluruhan langkah dan kebijakan perbaikan tersebut, pemerintah ingin menjadikan APBN menjadi alat menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jika tidak, maka tantangan ke depan akan semakin sulit dan berliku. Semoga!

 

*)Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja