Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN

DJKN Bahas Solusi Terbaik Permasalahan Aset Properti Eks BPPN, Eks PT PPA dan Eks BDL

Jakarta, 02/11/2017 Kemenkeu – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengadakan Fokus Grup Discussion (FGD) terkait implementasi hukum pertahanan dalam pengelolahan aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan eks Badan Dalam Likuidasi (BDL) dengan menghadirkan narasumber Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Arie Sukanti Hutagalung, S.H., MLI dan Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Arie Yuriwin bertempat di Kantor Pusat DJKN pada Rabu (31/10).

Dikutip dari laman DJKN, Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) Purnama T Sianturi memaparkan kondisi yang terjadi dan permasalahan yang ada terkait aset properti eks BPPN, Eks PPA, dan eks BDL yang saat ini dikelola oleh DJKN.  “Pengolahan aset properti kita masih banyak mengalami hambatan. Untuk menangani masalah tersebut perlu ditangani secara efektif dan tepat. Maka dari itu kita semua berkumpul disini untuk membahas solusi terkait masalah ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan diskusi diadakan untuk membahas masalah tentang pelimpahan aset dari tim likuidasi BDL kepada Kementerian Keuangan cq DJKN juga pelimpahan aset eks BPPN menjadi Barang Milik Negara serta beberapa masalah berakhirnya perjanjian pengelolahan aset antara Kementerian Keuangan dan PT PPA sehingga aset dikembalikan ke DJKN.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Arie Sukanti Hutagalung, S.H., MLI memaparkan secara detail gambaran persoalan masalah aset properti, seperti masalah terkait properti yang habis masa berlakunya, properti yang tidak jelas dokumennya, dan masalah aset kreditur. (DJKN/hr/rsa)