Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN


RAPBN 2019

APBN UNTUK MENDORONG INVESTASI DAN DAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA

 

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2019

RAPBN tahun 2019 disusun dengan memperhatikan kondisi terkini serta prospek perekonomian global maupun domestik ke depan yang tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut.

  1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,3 persen;
  2. lnflasi masih dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen;
  3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada pad a Rp14.400 per dolar Amerika Serikat;
  4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen;
  5. Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD70,0 per barel;
  6. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 750 ribu barel per hari dan 1 .750 rihu harel setarn minyak per hari.

Perekonomian nasional pada 2019 diperkirakan masih melanjutkan tren perbaikan dengan tumbuh sebesar 5,3 persen. Pada tahun 2019, tingkat keyakinan masyarakat akan terus dijaga agar tingkat konsumsi, keberlangsungan usaha, dan investasi tetap meningkat sejalan dengan  berlangsungnya Pemilihan Umum  baik legislatif  maupun Presiden dan Wakil  Presiden.  

Selain  itu,  penyelesaian  pembangunan  infrastruktur  dan  keberlanjutan reformasi kebijakan yang merupakan prioritas utama terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi agar dapat mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Dari sisi perdagangan internasional, peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor diarahkan pada  barang  yang  berbasis  nonkomoditas  yang  memiliki  nilai  tambah  tinggi,  sehingga  diharapkan  mampu  memberikan  multiplier  effect yang  besar  terhadap  perekonomian. 
 

Pokok-pokok Kebijakan RAPBN Tahun 2019

RAPBN tahun 2019 dirancang sebagai kebijakan fiskal yang sehat, adil, dan mandiri. APBN yang sehat tercermin pada defisit yang semakin turun dan keseimbangan primer menuju positif. RAPBN tahun 2019 juga disusun secara adil dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan sumber daya manusia, antara pembangunan pusat dan daerah, serta penerapan sistem perpajakan yang adil. Selanjutnya, penerimaan perpajakan yang menjadi sumber utama pendanaan APBN merupakan gambaran kemandirian fiskal.

1. Pendapatan Negara

Dalam postur RAPBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp2142,5 triliun, yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.781,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah sebesar Rp361,5 triliun. Untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan belanja, maka pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai  12,7-14,4  persen  terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran pendapatan negara dan hibah tersebut terutama  bersumber dari penerimaan perpajakan dengan tax ratio sebesar 11,4-13,6 persen. Dalam hal ini, perhitungan tax ratio mencakup penerimaan perpajakan, PNBP migas, dan PNBP pertambangan umum.

Untuk mencapai target penerimaan perpajakan, Pemerintah akan terus melaksanakan reformasi perpajakan dengan meningkatkan kepatuhan dan pengawasan, transparansi informasi perpajakan, serta pemberian insentif yang tepat sasaran untuk mendorong peningkatan investasi. Pajak nonmigas diperkirakan sebesar Rp1.510,0 triliun, tumbuh 16,6 persen dari targetnya dalam outlook APBN tahun 2018.

Sementara PNBP akan dilakukan optimalisasi baik di sektor migas, pendapatan kekayaan negara dipisahkan, dan pendapatan Badan Layanan Umum dengan tetap menjaga iklim dunia usaha dan kelestarian lingkungan. PNBP ditargetkan sebesar Rp361,1 tumbuh 3,4 persen dari targetnya dalam outlook APBN tahun 2018. 

Sementara itu, penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai ditargetkan sebesar Rp208,7 triliun, tumbuh 5,6 persen dari targetnya dalam outlook APBN tahun 2018. Pendapatan cukai sendiri ditargetkan sebesar Rp165.501,0 miliar, terdiri atas cukai hasil tembakau (HT), cukai ethil alkohol (EA), cukai minuman mengandung ethil alkohol (MMEA), denda administrasi cukai, dan cukai lainnya. Pendapatan cukai dalam RAPBN tahun 2019 tersebut naik 6,4 persen dibandingkan targetnya dalam outlook tahun 2018. 

2. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp1.607,3 triliun, atau meningkat 10,6 persen terhadap outlook APBN Tahun 2018, yang terdiri atas belanja K/L sebesar Rp840,3 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp767,1 triliun. Peningkatan besaran belanja tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mengakselerasi pencapaian target pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pemenuhan kewajiban, dan pelaksanaan berbagai agenda nasional.


Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan berkualitas yang merata bagi setiap warga negara. Anggaran pendidikan yang dialokasikan Pemerintah dengan porsi 20 persen dari APBN sesuai dengan amanat konstitusi, perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berbagai langkah yang akan ditempuh Pemerintah, antara lain mencakup:
1. Peningkatan akses yang merata dan berkeadilan;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sekolah;
3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan guru;
4. Memperkuat pendidikan vokasi;
5. Memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemda terutama dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
6. Mempersiapkan tenaga pendidik yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital; dan
7. Mendorong perluasan program beasiswa afirmasi dan pengembangan beasiswa yang bersifat khusus.

 

Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 – 2019. Hal ini mengingat pentingnya kesehatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan bangsa. Dalam RAPBN tahun 2019, Pemerintah tetap konsisten dalam pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari total APBN. Alokasi anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun 2019 direncanakan mencapai Rp122,0 triliun.

Terkait percepatan pembangunan infrastruktur di tahun 2019, Pemerintah akan melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang berupa jalan nasional baru, jalan tol, bendungan, serta jaringan irigasi antara lain: Pembangunan/rekonstruksi/pelebaran jalan 2.007 km, irigasi 162 ribu Ha, pembangunan 7.512 unit rumah susun, 4 bandar udara baru, dan 415,2 km'sp. Target tersebut selain melalui belanja kementerian negara/lembaga dipenuhi juga melalui KPBU dan PMN.

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp832,3 triliun dalam RAPBN tahun 2019 diarahkan untuk:
1. meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah;
2. meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah;
3. mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah.

undefined

3. Pembiayaan Anggaran

Defisit anggaran akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan efisiensi pembiayaan anggaran agar tercapai fiscal sustainability. Defisit anggaran pada RAPBN tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp297,2 triliun (1,84 persen PDB) atau turun dibandingkan outlook APBN tahun 2018 sebesar 2, 12 persen terhadap PDB. Sementara itu, keseimbangan primer terus diupayakan mengalami penurunan menjadi negatif Rp21,7 triliun dari outlook tahun 2018 sebesar negatif Rp64,8 triliun. Penurunan defisit dan keseimbangan primer tersebut menunjukkan bahwa fiskal dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab, serta sustainable.

Secara keseluruhan, pembiayaan utang dalam APBN tahun 2019 direncanakan sebesar Rp359.279,1 miliar atau turun 7,2 persen jika dibandingkan dengan outlook tahun 2018 sebesar Rp387.361,0 miliar. Pembiayaan utang dalam APBN tahun 2019 dipenuhi dari penerbitan SBN dan penarikan pinjaman, dimana untuk penerbitan SBN masih menjadi sumber utama pembiayaan utang, namun tidak menutup kemungkinan adanya penambahan pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman tunai saat kondisi pasar dipenuhi ketidakpastian. Nilai outstanding pinjaman dalam dolar Amerika Serikat relatif stabil di kisaran USD50 miliar. Pada Juni 2018, outstanding pinjaman sebesar USD54,5 miliar atau ekuivalen Rp785,1 triliun. Pada RAPBN tahun 2019, nilai pinjaman neto direncanakan sebesar negatif Rp26.934,2 miliar.

Informasi terkait:

  1. Download RUU APBN 2019
  2. Nota Keuangan dan RUU APBN 2019
  3. Himpunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 2019
  4. Advertorial RAPBN 2019
  5. Naskah Pidato Presiden RAPBN 2019
  6. Keterangan Pers APBN 2019


 

APBN adalah #UangKita.
Uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
 

 

Kawal pelaksanaan APBN dengan #APBNkita

Partisipasi aktif masyarakat berperan penting dalam pengawasan program dan kinerja pemerintah untuk penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Menemukan penyalahgunaan Anggaran? LAPORKAN!

APLIKASI LAPOR!

 

Data APBN Lainnya
  Informasi APBN 2018
  Informasi RAPBN 2018
  Informasi APBN 2017
  Informasi APBN-P 2016
  Informasi APBN 2016
  Informasi APBN 2015
  Daftar UU APBN dan Nota Keuangan
  Kawal pelaksanaan APBN dengan #APBNkita