Jl. Dr.Wahidin Raya No 1 Jakarta 10710
134 ID | EN


Inisiasi Program RBTK Baru

Inisiasi Program RBTK Baru

Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan dari Bambang P.S. Brojonegoro kepada Sri Mulyani Indrawati telah memberikan nuansa baru bagi pengelolaan tugas Kementerian Keuangan termasuk dalam hal reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan.

Dalam sambutan awal sebagai Menteri Keuangan pada acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan bahwa tugas berat yang harus diemban oleh Kementerian Keuangan adalah bagaimana kita mampu menggunakan instrumen fiskal untuk me-merangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan kerja, dan mengembalikan kepercayaan publik.  Langkah awal yang dilakukan oleh Sri Mulyani adalah fokus membenahi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar lebih realistis dan kredibel serta mengurangi belanja non prioritas dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya dalam rapat Steering Committee Program RBTK yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016, Menteri Keuangan menegaskan bahwa dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, Kementerian Keuangan dituntut menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pengelolaan keuangan negara.  Beberapa point arahan Menteri Keuangan dalam steering committee tersebut antara lain:

  1. Peka terhadap tuntutan stakeholders untuk mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih baik;
  2. Transformasi Kelembagaan ke depan agar fokus pada aspirasi pertama (budaya akuntabilitas berbasis outcome) dan aspirasi kelima (terobosan nasional);
  3. 87 Inisiatif Strategis (IS) Program TK sebagaimana dalam KMK 36/KMK.01/2014 dan usulan penambahan 7 IS pada tema pengganggaran dan tema kepabeanan dan cukai tetap dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon I;
  4. Agar didesain IS Program RBTK baru pada 4 tema utama yaitu Tema Penerimaan, Tema Penganggaran, Tema Perbendaharaan, dan Tema Sentral untuk mencapai strategic outcome Kementerian Keuangan “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif, dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan sustainable”.